Kumpulan Makalah: MAKALAH EKONOMI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah, makalah ini dapat terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Dengan membuat tugas ini kami diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang dijalankan satu tahun terakhir.

Dalam penyelesaian makalah ini, kami banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang.Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya makalah ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Karena itu, sudah sepantasnya jika kami mengucapkan terima kasih kepada:

Ibu Hj. Neneng Suhartini, S.Pd. yang tidak lelah dan bosan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami setiap saat.
Orang Tua dan keluarga kami tercinta yang banyak memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan, baik secara moral maupun spiritual.

Kami sadar, sebagai seorang pelajar yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan makalah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritikdan saran yang bersifat positif, guna penulisan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan melakukan Studi Pustaka.Kami mencari bahan-bahan tentang kebijakan fiskal melalui buku ekonomi, juga melalui internet.

Rajagaluh 18 Maret 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................... ... i

DAFTAR ISI.................................................................................................. ... ii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang..................................................................................... 1

Tujuan.................................................................................................. 1

Tinjauan pustaka ................................................................................. 1

BAB II PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN FISKAL

1.Teori dan Model................................................................................. 2

2. Masalah Dalam Kebijakan Fiskal....................................................... 3

B. Peran Kebijakan Fiskal Bagi Perekonomian........................................ 4

C. Bentuk Bentuk Kebijakn Fiskal ........................................................ 4

D. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Pasar Barang Dan Jasa 6

E. Tujuan Kebijakn Fiskal..................................................................... 6

1. Untuk meningkatkan laju investasi................................................... 6

2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial............................. 7

3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja............................................ 7

4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional 7

5. Untuk menanggulangi inflasi............................................................ 7

6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional .... 7

F. Pengaruh Kebijakan Fiskal Bagi Perekonomian................................. 8

G. Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Terhadap Perekonomian Indoesia 9

H. Policy Max Koordinasi Kebijakan Fiskal Dan

Kebijakan Moneter ........................................................................... 11

BAB III PENUTUP

Kesimpulan......................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maka dalam bab ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang dijalankan satu tahun terakhir.

Tujuan

1. kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia.

2. kebijakan fiskal yang dijalankan satu tahun terakhir.

Tinjauan pustaka

- Referensi buku

- Internet

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Fiskal

1. Teori dan Model

Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor rill dan sektor moneter.Sektor rill menghasilkan barang dan jasa (sisi produktif dari ekonomi).Sektor ini dapat lagi dibagi menurut kelompok kegiatan atau subsektor seperti pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain.Sedangkan sektor moneter boleh dikatakan merupakan hasil dari sektor rill dalam bentuk uang (sisi moneter dari ekonomi).Pertumbuhan dan stabilitas sektor rill dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal, dan di Indonesia kebijakan ini merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan.Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Keserasian antara kedua kebijakan tersebut sangat penting karena akan menciptakan suatu stabilitas didalam ekonomi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas petama adalah mengatasi APBN, dan masalah APBN lainnya.Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya.Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/ pengangguran dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money yang berarti jumlah uang beredar dimasyarakat meningkat, atau melalui pinjaman, baik dari dalam negeri misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri (cara kedua ini berarti ekonomi tidak lagi tertutup). Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berikut:

Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
Pola persebaran sumber daya
Distribusi pendapatan

Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.

Contoh kebijakan fiskal yang dikelurkan oleh pemerintah:

· Kebijakan tentang penghasilan tidak kena pajak yang dinaikan 10% pada awal Januari yang tertuang dalam PP/UU APBN 2006 (Pajak ditanggung pemerintah).

· Subsidi BBM dan listrik

· Apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

2.Masalah Dalam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sering kali menghadapi permasalah seperti yang disebutkan di bawah ini :

• Masalah waktu

• Pertimbangan politis

• Respon pelaku ekonomi

• Dampak crowding-out

• Kondisi perekonomian dunia/luar negeri

B. Peran Kebijakan Fiskal Bagi Perekonomian

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional.ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian.Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan sebagainya.

Bagi Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan.Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation.Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut

C. Bentuk Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik (bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi) dan kebijakan fiskal diskresioner (langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).

Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional, pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan praktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh.

Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:

1. Kebijakananggaranpembiayaanfungsional (functional finance)kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

2. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach)kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.

3. Kebijakanstabilisasianggaranotomatis (the stabilizing budget)kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.

Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. KebijakanAnggaranSeimbang

Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan.

2. KebijakanAnggaranDefisit

Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan caramenyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan.

3. KebijakanAnggaranSurplus

Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil daripenerimaan.

4. KebijakanAnggaranDinamis

Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis).

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

D. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Pasar Barang Dan Jasa

Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian, karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Begitu pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan akhirnya mempengaruhi permintaan.

E. Tujuan Kebijakan fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi perdagangan dan keungan. Maka semakin rumit pula cara penanggulangan infalsi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga.

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan laju investasi.

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara.Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha.Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; control fisik langsung, peningkatan tariff pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan keuangan defisit.

2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.

3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.

4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal.Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor.Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

5. Untuk menanggulangi inflasi.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

F. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian

Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :

1. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN

2. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya :

PENERIMAAN	PENGELUARAN
PAJAK	PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK PEMBELIAN BARANG & JASA
PINJAMAN DARI BANK SENTRAL	PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK GAJI PEGAWAI
PINJAMAN DARI MASYARAKAT DALAM NEGERI	PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFER PAYMENT
PINJAMAN DARI LUAR NEGERI

Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), anggaran surplus (surplus budget).

Kebijakananggaranemplisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa.Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional.

Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya.dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat.

Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. . Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah.akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit.

Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Cara kerja anggara surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

G. Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Terhadap Perekonomian Indonesia

Pada kurun waktu tahun 1970-an, sampai dengan tahun 1980-an, naiknya harga minyak (krisis minyak) memberikan keuntungan yang relatif sangat besar kepada Indonesia.Pada kurun waktu tersebut, Indonesia “ketiban pulung” windfall dari kenaikan harga minyak karena pada saat itu Indonesia merupakan eksportir minyak. Kenaikan harga minyak ini, mampu mendongkrak jumlah “pundi-pundi” devisa negara sehingga pada saat itu untuk sementara keadaan terselamatkan (Anggaran Negara).

Untuk saat sekarang (mulai tahun 2004, 2005 dan oktober 2007), apa yang disebut windfall di masa lampau tidak mungkin lagi dirasakan oleh Indonesia. Ini disebabkan karena pada masa-masa sekarang kita tidak lagi menjadi eksportir tetapi sudah tumbuh menjadi importir yang haus minyak (transisi dari eksportir ke importir) dan semakin lama ladang minyak kitapun sudah tidak bisa diandalkan. Dengan kondisi sekarang (transisi) maka kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap perekonomian yang hingga saat ini menjadikan minyak sebagai pendorong proses produksi (kecenderungan ketergantungan) dan anggaran pemerintah.

Kenaikan harga minyak memiliki pengaruh dua sisi terhadap anggaran pemerintah, di satu sisi meningkatkan penerimaan pemerintah dari minyak dan sisi yang lain akan meningkatkan beban subsidi. Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga ini pasti akan mempengaruhi beban fiskal (defisit anggaran), yang dikarenakan Indonesia hingga kini masih memberikan subsidi untuk konsumsi minyak domestik. Akan tetapi dampak tersebut relatif tidak terlalu besar atau cenderung netral, ini disebabkan karena sejak tahun 2005 subsidi BBM untuk bensin dan solar sebagian besar sudah dihapuskan dan yang masih disubsidi dengan cukup besar adalah minyak tanah.

Dampak lain yang mungkin timbul adalah disparitas harga BBM bersubsidi (premium) dengan pertamax yang begitu tajam akan berpeluang mengganjal program penghematan BBM bersubsidi. Kondisi akan semakin parah bila hal itu diabaikan, karena bisa mengundang spekulasi di tengah masyarakat sehingga terjadi penimbunan BBM oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan berharap keuntungan dibalik kekisruhan hilangnya BBM di pasaran. Ini sebuah dampak langsung dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang harus diantisipasi.

Ancaman lain yang harus diwaspadai adalah inflasi. Jika harga minyak mentah naik, harga barang-barang akan cenderung ikut naik sehingga kemungkinan terjadi pembelian besar-besaran di masyarakat untuk mengamankan pasokan. Akibatnya, laju inflasi sulit ditahan. Bagi kalangan industri, kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan harga produksi sampai lima persen, sementara kenaikan di tingkat konsumen bisa sampai 7,5 persen. Jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin target inflasi dalam APBN 2011 akan jauh terlampaui, dan berbahaya bagi perekonomian Indonesia ke depannya.

Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai gejolak kenaikan harga minyak mentah dunia ini.Dan yang lebih penting lagi, upaya-upaya konkrit dan sistematis wajib dilakukan oleh pemerintah, untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran.

H. Policy Mix Koordinasi Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter

Tantangan dan risiko perekonomian yang semakin kompleks belakangan ini membuat pengelolaan ekonomi nasional menjadi semakin tidak mudah.Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin solid bukan sekadar penting namun sudah merupakan keharusan agar kebijakan ekonomi yang dihasilkan dapat efektif mencapai sasaran yang diinginkan, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai terkendalinya stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Tujuan dan implikasi dari kebijakan parsial yang diambil kedua agen ekonomi besar, pemerintah dan Bank Sentral, tanpa adanya koordinasi dikhawatirkan justru akan berdampak sub-optimal bagi perekonomian, karena seringkali saling tidak sama bahkan bertentangan atau saling meniadakan.

Kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal tidak dapat berjalan sendiri, karena dalam prakteknya dan yang seringkali dijumpai adalah kebijakan fiskal mempunyai konsekuensi-konsekuensi moneter sebagaimana kebijakan moneter memiliki konsekuensi-konsekuensi fiskal (Boediono, 2001).

Bayangkan apa jadinya suatu perekonomian apabila kebijakan fiskal terkait jumlah defisit anggaran dan struktur sumber pembiayaan- yang mempengaruhi tingkat suku bunga, kurs, dan inflasi- diterapkan dengan mengabaikan efektivitas kebijakan moneter yang diinginkan bank sentral dalam mengendalikan likuiditas perekonomian dan inflasi.

Demikian pula sebaliknya, arah suku bunga kebijakan moneter yang mengabaikan potensi defisit anggaran yang akan ditanggung Pemerintah melalui beban bunga yang perlu dibayar tentunya akan mempengaruhi kesinambungan kebijakan fiskal yang kredibel. Selain itu, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal.

Studi empiris di Bank Indonesia menemukan bukti bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat memberikan kerugian output (output loss) yang lebih kecil dibandingkan jika kedua kebijakan tidak berkoordinasi. Hubungan timbal balik antara instrumen fiskal dan moneter dapat bersifat saling menetralkan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Di Indonesia, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter semakin diperlukan setelah Bank Indonesia tidak lagi berada di bawah Pemerintah, paska diluncurkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Koordinasi fiskal dan moneter sebelum itu bukanlah suatu isu penting.Dengan adanya Dewan Moneter di mana Menteri Keuangan sebagai pimpinan yang juga membawahi otoritas moneter, Bank Indonesia.

Meskipun otoritas fiskal dan otoritas moneter menjadi dua institusi yang berbeda, studi empiris di Bank Indonesia menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis keuangan atau krisis ekonomi, kombinasi kebijakan di antara kedua lembaga berupa ekspansi fiskal dan ekspansi moneter justru sangat efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara konseptual, koordinasi bauran kebijakan fiskal-moneter dapat dilakukan melalui beberapa scenario, yaitu:

NO	SKENARIO	KEBIJAKAN FISKAL	KEBIJAKAN MONETER	KETERANGAN
1	POLICY MIX	EKSPANSIF	EKSPANSIF	EFEKTIF SAAT RESESI
2	POLICY MIX	EKSPANSIF	KONTRAKTIF	CENDERUNG MENAIKAN SUKU BUNGA
3	POLICY MIX	KONTRAKTIF	EKSPANSIF	TERGANTUNG KEKUATAN RELATIF
4	POLICY MIX	KONTRAKTIF	KONTRAKTIF	EFEKTIF SAAT INFLASI

Sebagai contoh, apabila bauran kebijakan fiskal-moneter dapat dilakukan secara terkoordinasi, maka scenario kebijakan 1 dan 4 merupakan scenario kebijakan yang paling efektif diterapkan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi yang berlebihan.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :Kebijakan Anggaran Seimbang, Kebijakan Anggaran Defisit, Kebijakan Anggaran Surplus, Kebijakan Anggaran Dinamis.

Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu : bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dan bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.