KATA
PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah, makalah ini dapat terselesaikan
dengan baik tepat pada waktunya. Dengan membuat tugas ini kami diharapkan mampu
untuk lebih mengenal tentang kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia
dan kebijakan fiskal yang dijalankan satu tahun terakhir.
Dalam penyelesaian makalah ini, kami banyak mengalami
kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang
menunjang.Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya
makalah ini dapat terselesaikan dengan
cukup baik. Karena itu, sudah sepantasnya jika kami mengucapkan terima kasih
kepada:
- Ibu Hj. Neneng Suhartini, S.Pd. yang tidak lelah dan bosan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami setiap saat.
- Orang Tua dan keluarga kami tercinta yang banyak memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan, baik secara moral maupun spiritual.
Kami sadar, sebagai seorang
pelajar yang masih dalam
proses pembelajaran, penulisan makalah ini masih banyak kekurangannya.
Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritikdan saran yang bersifat
positif, guna penulisan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Metode yang digunakan dalam
penulisan makalah ini adalah dengan melakukan Studi
Pustaka.Kami mencari bahan-bahan tentang kebijakan fiskal melalui buku ekonomi,
juga melalui internet.
Rajagaluh
18 Maret 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR................................................................................... ... i
DAFTAR ISI.................................................................................................. ... ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar
Belakang..................................................................................... 1
Tujuan.................................................................................................. 1
Tinjauan pustaka ................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN
A. KEBIJAKAN FISKAL
1.Teori
dan Model................................................................................. 2
2. Masalah
Dalam Kebijakan Fiskal....................................................... 3
B. Peran Kebijakan Fiskal Bagi Perekonomian........................................
4
C. Bentuk Bentuk Kebijakn Fiskal ........................................................ 4
D. Dampak Kebijakan
Fiskal Terhadap Keseimbangan Pasar Barang Dan Jasa 6
E. Tujuan Kebijakn Fiskal..................................................................... 6
1. Untuk meningkatkan laju investasi................................................... 6
2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial............................. 7
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja............................................ 7
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak
stabilan internasional 7
5. Untuk menanggulangi inflasi............................................................ 7
6. Untuk
meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional .... 7
F. Pengaruh Kebijakan Fiskal Bagi
Perekonomian................................. 8
G. Pengaruh Kenaikan Harga Minyak
Terhadap Perekonomian Indoesia 9
H. Policy Max Koordinasi Kebijakan Fiskal Dan
Kebijakan Moneter ........................................................................... 11
BAB III PENUTUP
Kesimpulan......................................................................................... 13
DAFTAR PUSTAKA
BAB
1
PENDAHULUAN
Latar
Belakang
Kebijakan ekonomi
makro secara garis besar dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter, seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor
rill dan sektor moneter. Sektor rill menghasilkan barang dan jasa (sisi
produktif dari ekonomi). Sektor ini dapat lagi dibagi menurut kelompok kegiatan
atau subsektor seperti pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain.
Maka dalam
bab ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan
kebijakan fiskal yang dijalankan satu tahun terakhir.
Tujuan
1.
kebijakan
moneter yang dijalankan Bank Indonesia.
2.
kebijakan
fiskal yang dijalankan satu tahun terakhir.
Tinjauan pustaka
-
Referensi buku
-
Internet
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Kebijakan
Fiskal
1.
Teori
dan Model
Kebijakan
ekonomi makro secara garis besar dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter, seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor
rill dan sektor moneter.Sektor rill menghasilkan barang dan jasa (sisi
produktif dari ekonomi).Sektor ini dapat lagi dibagi menurut kelompok kegiatan
atau subsektor seperti pertanian, pertambangan, industri, dan
lain-lain.Sedangkan sektor moneter boleh dikatakan merupakan hasil dari sektor
rill dalam bentuk uang (sisi moneter dari ekonomi).Pertumbuhan dan stabilitas
sektor rill dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal, dan di
Indonesia kebijakan ini merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan.Sedangkan
pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat
kebijakan moneter yang sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia.
Keserasian antara kedua kebijakan tersebut sangat penting karena akan
menciptakan suatu stabilitas didalam ekonomi dengan pertumbuhan yang
berkelanjutan.
Di
Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas petama adalah
mengatasi APBN, dan masalah APBN lainnya.Defisit APBN terjadi apabila
penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya.Prioritas kedua
adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara
laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan
kerja/ pengangguran dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit,
pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut,
yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money yang berarti jumlah uang
beredar dimasyarakat meningkat, atau melalui pinjaman, baik dari dalam negeri
misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri (cara kedua ini
berarti ekonomi tidak lagi tertutup). Karena opsi pertama tersebut sangat
berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang
dipilih.
Kebijakan
fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa
pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter,
yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga
dan jumlah uang
yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berikut:
- Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- Pola persebaran sumber daya
- Distribusi pendapatan
Menurut Tulus TH Tambunan,
kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi
defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN
lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih
kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi
makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,
kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
Contoh kebijakan fiskal yang dikelurkan oleh
pemerintah:
·
Kebijakan
tentang penghasilan tidak kena pajak yang dinaikan 10% pada awal Januari yang
tertuang dalam PP/UU APBN 2006 (Pajak ditanggung pemerintah).
·
Subsidi
BBM dan listrik
·
Apabila perekonomian nasional mengalami
inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara
memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan
lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
2.Masalah Dalam Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal
sering kali menghadapi permasalah seperti yang disebutkan di bawah ini :
•
Masalah waktu
•
Pertimbangan politis
•
Respon pelaku ekonomi
•
Dampak crowding-out
•
Kondisi perekonomian dunia/luar negeri
B.
Peran Kebijakan Fiskal Bagi
Perekonomian
Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam
kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah
di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih
cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional.ini berarti bahwa peranan dari
tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional
lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan
tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat
pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih
mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian.Dengan demikian diharapkan bahwa
dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya
perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya
keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional
yang terus menerus defisit, dan sebagainya.
Bagi
Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan
rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari
bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu
masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan.Untuk memperbesar
kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation.Dengan
demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk
terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut
C.
Bentuk
Bentuk Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik (bentuk-bentuk
sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk
menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi) dan kebijakan fiskal
diskresioner (langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan
perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang
bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).
Penstabil
otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan
harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak
proporsional, pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan
individu dan praktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat
rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin
tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan
yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya digunakan
untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu
pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh.
Jika ditinjau dari sisi teori, ada
tiga macam kebijakan anggaran yaitu:
1. Kebijakananggaranpembiayaanfungsional
(functional finance)kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan
melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan
bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
2. Kebijakan pengelolaan anggaran
(the finance budget approach)kebijakan untuk mengatur pengeluaran
pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.
3. Kebijakanstabilisasianggaranotomatis
(the stabilizing budget)kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah
dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.
Jika dilihat dari perbandingan
jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :
1. KebijakanAnggaranSeimbang
Kebijakan
anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama
besar dengan penerimaan.
2. KebijakanAnggaranDefisit
Kebijakan
anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan caramenyusun pengeluaran lebih
besar daripada penerimaan.
3. KebijakanAnggaranSurplus
Kebijakan
anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran
lebih kecil daripenerimaan.
4. KebijakanAnggaranDinamis
Kebijakan
anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah
penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama
semakin besar (tidak statis).
Instrumen kebijakan
fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang
berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak
yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka
kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat
meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya
beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
D.
Dampak
Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Pasar Barang Dan Jasa
Kebijakan
fiskal dapat menggerakkan perekonomian, karena peningkatan pengeluaran
pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara
menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Begitu
pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus
perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan akhirnya
mempengaruhi permintaan.
E.
Tujuan
Kebijakan fiskal
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah
(G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima
pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan
tingkat kesempatan kerja (N).
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk
mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk
menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Dengan
semakin kompleknya struktur ekonomi perdagangan dan keungan. Maka semakin rumit
pula cara penanggulangan infalsi. Kombinasi beragam harus digunakan secara
tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan
harga.
Adapun kebijakan fiskal sebagai
sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai
berikut:
1. Untuk
meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan
meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara.Selain
itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat
bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan
kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya
dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana
langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi
dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini
disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun
pemerintha.Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan
fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan
untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut
Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam
rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan
pembangunan yang diperlukan diantaranya; control fisik langsung, peningkatan
tariff pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan Negara,
pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan keuangan defisit.
2. Untuk
mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk
mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini
memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara
secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya
invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih
luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
3. Untuk
meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini,
kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan
membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan
mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan
lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan
pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program
pengendalian jumlah penduduk.
4. Untuk
meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan
stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal.Dalam
rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus
diterapkan pajak ekspor dan impor.Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok
yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada
impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan
daya beli tambahan.
5. Untuk
menanggulangi inflasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk
menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung
progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini
cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam
proses inflasi.
6. Untuk
meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan
untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan
pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih
tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah
seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai
sektor perekonomian.
F.
Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang
berurutan, yaitu :
1. Bagaimana
suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN
2. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.
APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama
yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya :
PENERIMAAN
|
PENGELUARAN
|
PAJAK
|
PENGELUARAN
PEMERINTAH UNTUK PEMBELIAN BARANG & JASA
|
PINJAMAN
DARI BANK SENTRAL
|
PENGELUARAN
PEMERINTAH UNTUK GAJI PEGAWAI
|
PINJAMAN
DARI MASYARAKAT DALAM NEGERI
|
PENGELUARAN
PEMERINTAH UNTUK TRANSFER PAYMENT
|
PINJAMAN
DARI LUAR NEGERI
|
Kebijakan anggaran pemerintah dahulu
selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang
terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada
saat ini kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit
budget), anggaran surplus (surplus budget).
Kebijakananggaranemplisit adalah kebijakan
pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna
memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran
yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa.Peningkatan pembelian atau
belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional.
Contohnya pemerintah mengadakan
proyek membangun jalan raya.dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan
pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM
sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ
bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu
keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan
utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat.
Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan
kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan
menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang
tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang
resesif. . Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan
peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan
cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi
kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang
beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit
dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada
pemerintah.akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini
merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit.
Sedangkan, anggaran surplus adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya.Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang
ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Anggaran surplus (Surplus Budget)/
Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.Baiknya politik anggaran
surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
Cara kerja anggara surplus adalah kebalikan
dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih
banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk
melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan
menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi.
Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi.
G.
Pengaruh
Kenaikan Harga Minyak Terhadap Perekonomian Indonesia
Pada kurun waktu tahun 1970-an, sampai dengan tahun 1980-an,
naiknya harga minyak (krisis minyak) memberikan keuntungan yang relatif sangat
besar kepada Indonesia.Pada kurun waktu tersebut, Indonesia “ketiban pulung”
windfall dari kenaikan harga minyak karena pada saat itu Indonesia merupakan
eksportir minyak. Kenaikan harga minyak ini, mampu mendongkrak jumlah
“pundi-pundi” devisa negara sehingga pada saat itu untuk sementara keadaan
terselamatkan (Anggaran Negara).
Untuk saat sekarang
(mulai tahun 2004, 2005 dan oktober 2007), apa yang disebut windfall di masa
lampau tidak mungkin lagi dirasakan oleh Indonesia. Ini disebabkan karena pada
masa-masa sekarang kita tidak lagi menjadi eksportir tetapi sudah tumbuh
menjadi importir yang haus minyak (transisi dari eksportir ke importir) dan
semakin lama ladang minyak kitapun sudah tidak bisa diandalkan. Dengan kondisi
sekarang (transisi) maka kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap
perekonomian yang hingga saat ini menjadikan minyak sebagai pendorong proses
produksi (kecenderungan ketergantungan) dan anggaran pemerintah.
Kenaikan
harga minyak memiliki pengaruh dua sisi terhadap anggaran pemerintah, di satu
sisi meningkatkan penerimaan pemerintah dari minyak dan sisi yang lain akan
meningkatkan beban subsidi. Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga ini
pasti akan mempengaruhi beban fiskal (defisit anggaran), yang dikarenakan
Indonesia hingga kini masih memberikan subsidi untuk konsumsi minyak domestik.
Akan tetapi dampak tersebut relatif tidak terlalu besar atau cenderung netral,
ini disebabkan karena sejak tahun 2005 subsidi BBM untuk bensin dan solar
sebagian besar sudah dihapuskan dan yang masih disubsidi dengan cukup besar
adalah minyak tanah.
Dampak lain yang mungkin timbul adalah disparitas harga BBM
bersubsidi (premium) dengan pertamax yang begitu tajam akan berpeluang
mengganjal program penghematan BBM bersubsidi. Kondisi akan semakin parah bila
hal itu diabaikan, karena bisa mengundang spekulasi di tengah masyarakat
sehingga terjadi penimbunan BBM oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab
dengan berharap keuntungan dibalik kekisruhan hilangnya BBM di pasaran. Ini
sebuah dampak langsung dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang harus
diantisipasi.
Ancaman lain yang harus diwaspadai adalah inflasi. Jika
harga minyak mentah naik, harga barang-barang akan cenderung ikut naik sehingga
kemungkinan terjadi pembelian besar-besaran di masyarakat untuk mengamankan
pasokan. Akibatnya, laju inflasi sulit ditahan. Bagi kalangan industri,
kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan harga produksi sampai lima
persen, sementara kenaikan di tingkat konsumen bisa sampai 7,5 persen. Jika ini
terus terjadi, bukan tidak mungkin target inflasi dalam APBN 2011 akan jauh
terlampaui, dan berbahaya bagi perekonomian Indonesia ke depannya.
Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai gejolak
kenaikan harga minyak mentah dunia ini.Dan yang lebih penting lagi, upaya-upaya
konkrit dan sistematis wajib dilakukan oleh pemerintah, untuk menyelamatkan
negeri ini dari kehancuran.
H.
Policy Mix Koordinasi Kebijakan Fiskal
Dan Kebijakan Moneter
Tantangan dan risiko perekonomian yang semakin
kompleks belakangan ini membuat pengelolaan ekonomi nasional menjadi semakin
tidak mudah.Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin solid bukan
sekadar penting namun sudah merupakan keharusan agar kebijakan ekonomi yang
dihasilkan dapat efektif mencapai sasaran yang diinginkan, seperti tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai terkendalinya stabilitas moneter dan
stabilitas sistem keuangan.
Tujuan dan implikasi dari kebijakan parsial yang
diambil kedua agen ekonomi besar, pemerintah dan Bank Sentral, tanpa adanya
koordinasi dikhawatirkan justru akan berdampak sub-optimal bagi perekonomian,
karena seringkali saling tidak sama bahkan bertentangan atau saling meniadakan.
Kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal tidak
dapat berjalan sendiri, karena dalam prakteknya dan yang seringkali dijumpai
adalah kebijakan fiskal mempunyai konsekuensi-konsekuensi moneter sebagaimana
kebijakan moneter memiliki konsekuensi-konsekuensi fiskal (Boediono, 2001).
Bayangkan apa jadinya suatu perekonomian apabila
kebijakan fiskal terkait jumlah defisit anggaran dan struktur sumber
pembiayaan- yang mempengaruhi tingkat suku bunga, kurs, dan inflasi- diterapkan
dengan mengabaikan efektivitas kebijakan moneter yang diinginkan bank sentral
dalam mengendalikan likuiditas perekonomian dan inflasi.
Demikian pula sebaliknya, arah suku bunga
kebijakan moneter yang mengabaikan potensi defisit anggaran yang akan
ditanggung Pemerintah melalui beban bunga yang perlu dibayar tentunya akan
mempengaruhi kesinambungan kebijakan fiskal yang kredibel. Selain itu,
kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan
ekonomi dan kesempatan kerja yang merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal.
Studi empiris di Bank Indonesia menemukan bukti
bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat memberikan kerugian output
(output loss) yang lebih kecil dibandingkan jika kedua kebijakan tidak
berkoordinasi. Hubungan timbal balik antara instrumen fiskal dan moneter dapat
bersifat saling menetralkan dampak ekonomi yang dihasilkan.
Di Indonesia, koordinasi kebijakan fiskal dan
moneter semakin diperlukan setelah Bank Indonesia tidak lagi berada di bawah
Pemerintah, paska diluncurkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia. Koordinasi fiskal dan moneter sebelum itu bukanlah suatu isu
penting.Dengan adanya Dewan Moneter di mana Menteri Keuangan sebagai pimpinan
yang juga membawahi otoritas moneter, Bank Indonesia.
Meskipun otoritas fiskal dan otoritas moneter
menjadi dua institusi yang berbeda, studi empiris di Bank Indonesia menunjukkan
bahwa dalam kondisi krisis keuangan atau krisis ekonomi, kombinasi kebijakan di
antara kedua lembaga berupa ekspansi fiskal dan ekspansi moneter justru sangat
efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Secara konseptual, koordinasi bauran kebijakan
fiskal-moneter dapat dilakukan melalui beberapa scenario, yaitu:
NO
|
SKENARIO
|
KEBIJAKAN
FISKAL
|
KEBIJAKAN
MONETER
|
KETERANGAN
|
1
|
POLICY
MIX
|
EKSPANSIF
|
EKSPANSIF
|
EFEKTIF
SAAT RESESI
|
2
|
POLICY
MIX
|
EKSPANSIF
|
KONTRAKTIF
|
CENDERUNG
MENAIKAN SUKU BUNGA
|
3
|
POLICY
MIX
|
KONTRAKTIF
|
EKSPANSIF
|
TERGANTUNG
KEKUATAN RELATIF
|
4
|
POLICY
MIX
|
KONTRAKTIF
|
KONTRAKTIF
|
EFEKTIF
SAAT INFLASI
|
Sebagai contoh, apabila bauran kebijakan fiskal-moneter
dapat dilakukan secara terkoordinasi, maka scenario kebijakan 1 dan 4 merupakan
scenario kebijakan yang paling efektif diterapkan untuk mengatasi fluktuasi
ekonomi yang berlebihan.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Kebijakan
fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu
negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan
fiskal dapat dibedakan kepada dua
golongan : penstabil otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan
jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan
menjadi empat jenis, yaitu :Kebijakan Anggaran Seimbang, Kebijakan Anggaran Defisit, Kebijakan Anggaran Surplus, Kebijakan Anggaran Dinamis.
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk
mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk
menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
Pengaruh kebijaksanaan fiskal
terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :
bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dan
bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.
DAFTAR
PUSTAKA
